Pages

Kamis, 19 Desember 2013

TEST POTENSI AKADEMIK

Tes Potensi Akademik (TPA) adalah sebuah tes yang bertujuan  untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan (akademis). Tes ini juga sering dihubungkan dengan kecerdasan seseorang. Tes Potensi Akademik ini juga identik dengan tes GRE (Graduate Record Examination) yang sudah menjadi standar internasional.

Saat ini, TPA  telah menjadi tes standar penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen karyawan swasta, serta karyawan BUMN. Bahkan kenaikan jabatan setingkat manajer di berbagai perusahaan juga mempersyaratkan karyawannya mencapai TPA dengan skor minimum tertentu. Tes Potensi Akademik juga umum dipakai sebagai tes penerimaan mahasiswa untuk jenjang S2 dan S3.

Adapun, Tes Potensi Akademik ini umumnya memiliki empat jenis soal. Yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar.

Tes verbal berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan kata), tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata.

Tes angka berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka, dalam rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmetik (hitungan), tes seri angka, tes seri huruf, tes logika angka dan tes angka dalam cerita.

Tes logika berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan pemecahan persoalan secara logis atau masuk akal. Tes logika ini meliputi tes logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan (silogisme), tes logika cerita dan tes logika diagram.

Sedangkan tes spasial atau tes gambar, berfungsi mengukur daya logika ruang yang dimiliki seseorang. Tes ini meliputi antara lain tes padanan hubungan gambar, tes seri gambar, tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar dan tes identifikasi gambar.

Jumat, 25 Oktober 2013

BAB I PENDAHULUAN

MYOB merupakan software akuntansi yang banyak dipakai dan cukup populer dikalangan perusahaan di Indonesia. Paket software akuntansi umum dalam hal ini berguna untuk merekam seluruh transaksi bisnis, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Software akuntansi yang umum ini bisa dipakai oleh perusahaan dengan skala kecil sampai menengah. Terdapat tiga versi MYOB yang beredar di Indonesia, yaitu:
1. MYOB basic
2. MYOB accounting
3. MYOB premier
MYOB basic adalah varian MYOB yang paling sederhana dan paling murah. Penggunaanya tidak disarankan untuk perusahaan dengan transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap. Dalam MYOB basic, tidak ada modul Inventory, tidak ada modul Pembelian, kartu stock, laporan utang, dan tidak bisa send to excel secara otomatis.

MYOB Accounting yang saat ini beredar adalah MYOB versi 18. Satu perbedaan mencolok antara MYOB Basic dengan MYOB Accounting adalah, MYOB Accounting sudah dilengkapi denga fitur untuk melacak persediaan. Secara konsep akuntansi disebut sebagai catatan persediaan perpetual. Jadi setiap ada mutasi barang akan terlacak (barang masuk akibat pembelian atau retur penjualan, maupun barang keluar akibat penjualan atau retur pembelian).

MYOB Premier adalah varian MYOB dengan fitur terlengkap. Perbedaan utama antara MYOB Premier dengan MYOB Accounting adalah fasilitas MYOB premier untuk menangani transaksi multicurrency, fasilitas untuk melacak mutasi antar gudang, serta fasilitas multiuser.


Dalam MYOB, semua vairan memberikan kemudahan kepada pemakainya untuk langsung menggunakan fasilitas untuk memilih jenis usaha sesuai dengan usaha pengguna. Sehingga MYOB langsung akan memberikan semua perkiraan / account sesuai dengan jenis usaha. Namun semua itu tentu saja dengan kondisi yang sebenarnya dan tentunya juga berbahasa Inggris.

Dalam prakteknya, dunia usaha di Indonesia tidak selamanya memakai jenis usaha secara konsisten, sehingga sering terjadi adanya dualisme jenis usaha dalam perusahaan. Contohnya, perusahaan berjenis usaha dalam bidang jasa. Selain menjalankan usaha utamanya dalam bidang jasa, mereka juga menjual barang yang berhubungan dengan jasa tersebut. Begitupun sebaliknya, perusahaan dagang sebagai usaha utama tapi melakukan usaha dalam bidang jasa dalam satu perusahaan tanpa memisahkan usaha tersebut dalam badan usaha yang berbeda. 

Hal tersebut pasti akan membingungkan operator dalam hal ini bagian akunting untuk melakukan input data secara benar. Kasus ini juga akan menjadikan input data lebih dari satu kali dan menggunakan beberapa modul dalam satu dokumen transaksi. Ini tentu akan menjadikan kerja akunting menjadi lebih banyak menyita waktu.

Modul MYOB Accounting ini disajikan sesuai dengan kondisi usaha yang riil yang selalu terjadi di Indonesia sehingga akan memudahkan para operator / akunting untuk mengoperasikan MYOB tanpa menyita waktu karena melakukan input data lebih dari satu modul dalam satu transaksi. Tapi tentunya juga tanpa melanggar aturan yang ada, disini hanya melakukan modifikasi dan memanfaatkan fasilitas lainnya yang tersedia dalam software MYOB. 

Karena cara usaha Indonesia berbeda dengan cara usaha di negara lain dan memodifikasi MYOB untuk cocok dengan kondisi usaha di Indonesia, maka modul ini dinamakan "Menggunakan Software Akuntansi MYOB Ala Indonesia".

Selasa, 27 Agustus 2013

Belajar Ekonomi Syariah di UK


Persiapan pelamar
Calon mahasiswa program master Islamic banking/finance secara umum harus memiliki ijasah Strata satu (S1) dari perguruan tinggi di Indonesia. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi pelamar yang telah mempunyai ijasah master (S2) untuk mengambil kembali master bidang studi syariah di Inggris.Dokumen lain yang harus dipenuhi adalah nilai bahasa Inggris dari test international IELTS atau international TOEFL. Secara umum universitas-universitas di Inggris mensyaratkan nilai IELTS di atas 6.5 atau TOEFL antara 550-600. Kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni dari seorang calon mahasiswa akan membantunya dalam memahami materi kuliah yang disampaikan, diskusi dengan pembimbing/dosen, maupun ketika menulis thesis/disertasi di akhir masa studi.
Persiapan lain khususnya di luar akademik adalah dana kuliah. Secara umum semua universitas di Inggris mempunyai skema beasiswa namun demikian jumlah calon mahasiswa yang akan dibiayai umumnya terbatas sedangkan pelamarnya datang dari seluruh dunia sehingga membuat kompetisi untuk mendapatkannya menjadi sangat ketat. Bagi calon mahasiswa yang mempunyai dukungun dana sendiri (self funding) tentunya hal ini bukan menjadi kendala.
Persiapan terakhir adalah persiapan mental/kepribadian. Program master diInggris umumnya hanya berdurasi satu tahun akademik (dua semester) danmempunyai dua bentukcourse based atau research based. Untuk yang course based beban kuliah dan tugas-tugas akademiknya cukup padat dengan tingkatpersaingan dengan mahasiswa asing (Eropa, Asia, Afrika) cukup tinggi. Sementara itu, research based mensyaratkan latar belakang S1 yang cukup kuat karena target program adalah menghasilkan hasil penelitian (master thesis) yang berkualitas sedangkan perkualiahan sifatnya hanya untuk menunjang penelitian yang dilakukan.
Program doktoral di Inggris juga hanya berdurasi cukup singkat, antara 3-4 tahun. Berbeda dengan negara-negara lain, PhD program di Inggris berorientasi riset (research based) sehingga kemampuan, kedisiplinan dan kegigihan mahasiswa menjadi syarat dan bekal utama untuk dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, secara umum calon mahasiswa program master/PhD di Inggris harus mempunyai kemampuan akademik yang baik, mental belajar yang tinggi dan daya juang yang tinggi. Berbeda dengan calon pelamar master, pelamar PhD harus terlebih dahulu menyiapkan riset proposal sebagai salah satu bahan pertimbangan utama aplikasi PhD yang diajukan.
Apabila semua dokumen sudah tersedia, proses aplikasi dapat dilakukan online(hampir semua universitas menyediakan fasilitas apply onlineatau paper based. Bagi pelamar PhD, sangat direkomendasikan untuk menghubungi professor (dosen) di Universitas yang akan dilamar.
Program Master/PhD yang ada di Inggris
Program master di bidang Islamic banking/finance/economics masih belum banyak tersedia di Universitas-universitas di Inggris, walaupun jumlah yang sekarang ada sudah merupakan yang paling banyak se-Eropa. Berikut ini universitas-universitas yang mempunyai program (kuliah) master/PhD Islamic banking/finance/economics di wilayah Inggris raya.
Durham University
School of Government and International Affairs (SGIA) – Durham Universitytermasuk satu dari sedikit universitas di Inggris yang mempelopori program master/PhD. Berkerja sama dengan Durham Business School, SGIAmenawarkan tiga program master di bawah payung the Durham Center for Islamic Economics & Finance: (i) MA in Islamic Finance (course based) (ii) MScin Islamic Finance (course based) and (iii) MA in Islamic Finance (research based).Sementara di level PhD degree, SGIA membimbing riset-riset mahasiswa terkaitIslamic banking product, risk management in Islamic banking, Islamic economics,dll. Tahun ajaran baru untuk program master adalah September/Oktober setiap tahunnya sedangkan riset PhD tidak mensyaratkan waktu tertentu untuk memulainya. SGIA mempunyai tenaga pengajar (Islamic scholar) antara lain Prof. Rodney Wilson, Prof. Habib Ahmed dan Dr. Mehmet Asutay, nama-nama yang sudah tidak asing lagi di dunia perbankan syariah dan beberapa dosen berpengalaman lainnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat padahttp://www.durham.ac.uk atau email: mehmet.asutay@durham.ac.uk.
Bangor University
Bangor Business School – Bangor University mempunyai dua program course baseddi bidang syariah yaitu (i) MA Islamic Banking and Finance (ii) MSc Islamic Banking and Finance. Riset PhD/MPhill program untuk topik-topik Islamic banking and finance juga memungkinkan untuk dilakukan, dibawah bimbingan Prof. PhilipMolyneux, salah seorang pakar eropa di bidang ini. Awal tahun ajaran program master dan PhD disini juga mengikuti ketentuan umum di Inggris yaitu September/Oktober. Selain memiliki program akademik master/PhD bidangIslamic banking/finance, Bangor Business
School juga memiliki skim beasiswa yang disebut BBS gold scholarship dan BBS silver scholarship bagi calon mahasiswa program master degree. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://www.bbs.bangor.ac.uk/postgrad, email :postgradbbs@bangor.ac.uk atau telp + 44 (0)1248 382644.
Markfield Institute of Higher Education (MIHE)
MIHE adalah lembaga khusus yang didirikan oleh Islamic foundation Inggris untuk penelitian, pelatihan maupun pendidikan bidang Islamic economics/banking danfinance. Terletak di daerah Leicester, MIHE memiliki program MA Islamic banking and finance sejak tahun 2003 dan bekerja sama dengan GloucestershireUniversity. Selain master degree, MIHE juga menawarkan program PhD untuk risetIslamic economics/banking dan finance dengan tenaga pembimbing/pengajarantara lain Prof. Khursid Ahmad, salah seorang founding fathers Islamic economicsdan Dr. Seif Tag El Din. Informasi lebih lanjut tersedia dihttp://www.mihe.org.uk, email register@mihe.org.uk atau telp +44(0) 1530 244922.
Reading University
Program master/PhD Islamic banking and finance di Reading University beradadibawah International Capital Market Association (ICMA Center) di Henley Business School. ICMA memiliki program MSc Investment banking and Islamic finance bekerja sama dengan INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance), Kuala Lumpur. Riset Islamic banking and finance di level PhD di bimbing oleh tenaga pengajar dari ICMA maupun INCEIF, Malaysia. Seperti institusi pendidikan lainnya di Inggris, ICMA memiliki skim beasiswa sampai dengan £10.000 bagi calon mahasiswa master. Informasi lengkap dapat dilihat diwww.icmacentre.ac.uk, email postgrad@icmacentre.ac.uk, telp +44 (0)118 378 8239.
City University of London
Cass Business School – City University of London memiliki program executive MBA – Dubai konsentrasi Islamic finance dengan waktu kuliah di luar jam kerja (Kamis-Minggu). Program yang bekerja sama dengan Dubai Islamic Finance Program (DIFP) ini memiliki keunggulan akses di dua tempat: London (pusat keuangan dunia di eropa) dan Dubai (pusat keuangan Islam di timur tengah). Tenaga pengajar dari London dan Dubai menjadi andalan program ini untuk bersaing dengan program-program sejenis di United Kingdom. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://www.cass.city.ac.uk.
Lancester University
Lancester University Management School mempunyai program MSc in Money, Banking and Finance yang memiliki kuliah Islamic Economics yang di-launchingtahun 2007 lalu. Riset PhD Islamic banking and finance juga memungkinkan dibawah bimbingan Dr. Marwan Izzeldin, pencetus kuliah Islamic economics. Tahun ajaran baru adalah bulan September/Oktober setiap tahunnya dan informasi tentang hal ini dapat dilihat di www.lancester.ac.uk atau emailm.izzeldin@lancaster.ac.uk, telp +44 (0) 1524 594674.
Salford University
Salford Business School – University of Salford akan meluncurkan program MSc Islamic Banking and Finance berdurasi satu tahun (full time) atau tiga tahun (part time) pada bulan September 2010 dan Februari 2011 nanti. Informasi perkembangan lebih lanjut mengenai program ini dapat diketahui darihttp://www.salford.ac.uk.
Kontak Professor/Dosen bidang Islamic Banking/Finance/Economics/Accounting.
Untuk melengkapi informasi di atas, khususnya bagi pelamar PhD yang membutuhkan informasi para pengajar yang dapat mensupervisi riset-riset dibidang syariah, berikut nama dosen/pembimbing PhD, lembaga tempat mengajar dan kontak email yang dapat dihubungi:
Prof. Rodney Wilson (Durham University), r.j.a.wilson@durham.ac.uk
Prof. Habib Ahmed (Durham University), habib.ahmed@durham.ac.uk
Dr. Mehmet Asutay (Durham University), mehmet.asutay@durham.ac.uk
Prof. Philip Molyneux (Bangor University), p.molyneux@bangor.ac.uk
Dr. Andi Molyneux (Birmingham Business School), a.w.mullineux@bham.ac.uk
Prof. Jim L. Fort (Birmingham University), j.l.ford@bham.ac.uk
Prof. John Wilson (St. Andrews School of Management), jsw7@st-andrews.ac.uk
Dr. Tavakoli (St. Andrews School of Management), mt@st-andrews.ac.uk
Dr. Seif Tag El Din (MIHE), stageldin@hotmail.com
Dr. Marwan Izzeldin (Lancester University), m.izzeldin@lancaster.ac.uk
Prof. Ros Haniffa (Bradford University), R.Haniffa@bradford.ac.uk
Dr. Mohammad Hudaib (University of Essex), mhudaib@essex.ac.uk
Dr. Mohammed Shaban (Leicester University), m.shaban@le.ac.uk
Informasi Beasiswa
Untuk informasi peluang beasiswa untuk kuliah di Inggris khususnya untuk pelajar Indonesia dapat dibaca di http://atdikbudlondon.com/indonesian-students/beasiswa/.
Sumber: MES-UK Newsletter, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2009, dan update terbaru (September 2012).

Sabtu, 01 Juni 2013

PSAK 106 | AKUNTANSI MUSYARAKAH


Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.


Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi
musyarakah.



Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.



Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.



Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.



Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah.

Untuk lebih lengkap silahkan KLIK PSAK 106 | AKUNTANSI MUSYARAKAH

PSAK 105 | AKUNTANSI MUDHARABAH


Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.

Untuk lebih lanjut silahkan KLIK PSAK 105 | AKUNTANSI MUDHARABAH

PSAK 104 | AKUNTANSI ISTISHNA'


Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna’.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna’, baik sebagai penjual maupun
pembeli.


Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli,
mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).


Berdasarkan akad istishna’, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu’) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna’.

Untuk informasi lebih lanjut silakahkan KLIK PSAK 104 | AKUNTANSI ISTISHNA'

Rabu, 29 Mei 2013

PSAK 103 | AKUNTANSI SALAM


Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam.

Untuk lebih detail silahkan klik PSAK 103 | AKUNTANSI SALAM

PSAK 102 | AKUNTANSI MURABAHAH

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahahyang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
Untuk lebih lengkap silahkan klik PSAK 102 | AKUNTANSI MURABAHAH

PSAK 101 REVISI 2011 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH


Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik
dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas
syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:
(a) aset;
(b) kewajiban;
(c) dana syirkah temporer;
(d) ekuitas;
(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
(f) arus kas;
(g) dana zakat; dan
(h) dana kebajikan.

Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturan penyajian laporan keuangan bank syariah.

Untuk lebih lengkap silahkan klik: PSAK 101 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Kamis, 16 Mei 2013

Maqasid al-Shari’ah Made Simple

                                                         Mohammad Hashim Kamali

This article is presented in five sections beginning with a general characterisation of the maqasid al-Shari’ah and its origins in the Qur’an. The next section addresses the classification of the maqasid and a certain order of priority that is integrated into the structure of the maqasid. Section three is devoted to historical developments and the contributions of some of the leading ‘ulama’, especially that of Abu Ishaq Ibrahim al-
Shatibi, to the theory of the maqasid. Section four looks into the differential approaches the ‘ulama’ have taken toward the identification of the maqasid. The last section highlights the relevance of the maqasid to ijtihad and the ways in which the maqasid can enhance the scope and caliber of ijtihad.

Textual Origins
Maqasid al-Shari’ah, or the goals and objectives of Islamic law, is an evidently important and yet somewhat neglected theme of the Shari’ah. Generally the Shari’ah is predicated on the benefits of the individual and that of the community, and its laws are designed so as to protect these benefits and facilitate improvement and perfection of the conditions of human life on earth. The Qur’an is expressive of this when it singles out the most important purpose of the Prophethood of Muhammad (peace be on him) in such terms as: “We have not sent you but a mercy to the world” (21: 107). This can also be seen perhaps in the Qur’an’s characterisation of itself in that it is “a healing to the (spiritual) ailment of the hearts, guidance and mercy for the believers (and mankind)” (10: 57).

The two uppermost objectives of compassion (rahmah) and guidance (huda) in the foregoing verses are then substantiated by other provisions in the Qur’an and the Sunnah that seek to establish justice, eliminate prejudice, and alleviate hardship. The laws of the Qur’an and the Sunnah also seek to promote cooperation and mutual support within the family and the society at large. Justice itself is a manifestation of God’s mercy as well as an objective of the Shari‘ah in its own right. Compassion (rahmah) is manifested in the realisation of benefit (maslahah) which the ‘ulama’ have generally considered to be the all-pervasive value and objective of the Shari‘ah and is to all intents and purposes synonymous with rahmah.

Educating the individual (tahdhib al-fard) is another important objective of the Shari‘ah so much so that it comes, in order of priority, even before justice and maslahah. For these are both socially-oriented values which acquire much of their 1 The article was previously published in Islamic Studies 38 (1999), 193-209. Revised version of the article is recently reproduced under the title Maqasid Shari’ah Made Simple, (the International Institute of Islamic Thought, London, 2008). meaning in the context of social relations, whereas tahdhib al-fard seeks to make every individual a trustworthy agent and carrier of the values of the Shari‘ah, and it is through educating the individual that the Shari‘ah seeks to realise most of its social objectives. The overall purpose of a great deal of the laws and values of the Shari’ah, especially in the spheres of ‘ibadat and moral teaching, is to train an individual who is mindful of the virtues of taqwa and becomes an agent of benefit to others.

The Qur’an is expressive, in numerous places and a variety of contexts, of the rationale, purpose and benefit of its laws so much so that its text becomes characteristically goal-oriented. This feature of the Qur’anic language is common to its laws on civil transactions (mu’amalat) as well as devotional matters (‘ibadat). Thus
when the text expounds the rituals of wudu’ (ablution for prayer) it goes on to declare that “God does not intend to inflict hardship on you. He intends cleanliness for you and to accomplish his favour upon you.” (5: 6) Then with regard to the prayer itself, it is declared that “truly salah obstructs promiscuity and evil” (29: 45). With reference to jihad the Qur’an similarly proclaims its purpose in such terms that “permission is
granted to those who fight because they have been wronged” (22: 39). The purpose, in other words, of legalising jihad is to fight injustice (zulm) and the purpose of salah is to attain spiritual purity and excellence that is accomplished together with physical cleanliness through ablution before prayer. With reference to the law of just retaliation (qisas), the text similarly declares that “in qisas there is life for you, O people of
understanding” (2: 179); and with regard to poor-due (zakah), the Qur’an validates it “so that wealth does not circulate only among the wealthy” (57: 7). According to another text, the believers are under duty to lower their gaze in their encounter with members of the opposite sex, “for this will help you to attain greater purity” (24: 30).

One can add many more examples of the laws which show how the Qur’an and the Sunnah are expressive of their goal justification, cause and benefit in the affirmative sense, just as one finds numerous references to evil conduct and crime which is reprimanded and made punishable, in the negative sense, in order to prevent
injustice, corruption and prejudice. In the area of commerce and mu’amalat, the Qur’an forbids exploitation, usury, hoarding and gambling which are harmful and jeopardise the objective of fair dealing in the market-place. The underlying theme in virtually all of the broad spectrum of the ahkam is realisation of benefit (maslahah) which is regarded as the summa of the maqasid. For justice is also a maslahah and so is tahdhib al-fard. The masalih (pl. of maslahah) thus become another name for the maqasid and the ‘ulama’ have used the two terms almost interchangeably.

CLASSIFICATION OF MAQASID
The ‘ulama’ have classified the entire range of masalih-cum-maqasid into three categories in a descending order of importance, beginning with the essential masalih, 2 Cf. Wahbah al-Zuhiayli, Nazariyyat al-Darurah al-Shar‘iyyah, 4th ed. (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1405/1985), 50. or daruriyyat, followed by the complementary benefits, or hajiyyat, and then the embellishments or tahsiniyyat. The essential interests are enumerated at five, namely faith, life, lineage, intellect and property. These are, by definition, essential to normal order in society as well as to the survival and spiritual well-being of individuals, so
much so that their destruction and collapse will precipitate chaos and collapse of normal order in society. The Shari’ah seeks to protect and promote these values and validates measures for their preservation and advancement. Jihad has thus been validated in order to protect religion, and so is just retaliation (qisas) which is designed to protect life. The Shari’ah takes affirmative and also punitive measures to protect and promote these values. Theft, adultery and wine-drinking are punishable offences as they pose a threat to the protection of private property, the well-being of the family, and the integrity of human intellect respectively. In an affirmative sense again, but at a different level, the Shari’ah encourages work and trading activity in
order to enable the individual to earn a living, and it takes elaborate measures to ensure the smooth flow of commercial transactions in the market-place. The family laws of the Shari’ah are likewise an embodiment largely of guidelines and measures that seek to make the family a safe refuge for all of its members. The Shari’ah also encourages pursuit of knowledge and education to ensure the intellectual well-being of the people and the advancement of arts and civilisation. The essential masalih, in other words, constitute an all-encompassing theme of the Shari’ah as all of its laws are in one way or another related to the protection of these benefits. These benefits are an embodiment, in the meantime, of the primary and overriding objectives of the Shari’ah.

The second class of the interests, known as hajiyyat, or complementary interests are defined as benefits which seek to remove severity and hardship that do not pose a threat to the very survival of normal order. A great deal of the concessions (rukhas) such as the shortening of salah, and opening of the fast for the sick and the traveller, which the Shari’ah has granted, are aimed at preventing hardship, but they are not essential since people can live without them if they had to. In almost all areas of obligatory ‘ibadat the Shari’ah has granted such concessions. In the sphere of mu’amalat, the Shari’ah validated certain contracts, such as the sale of salam, and also that of lease and hire (ijarah) because of the people’s need for them notwithstanding a certain anomaly that is attendant in both. In the sphere of family law, once again the Shari’ah permits divorce in situations of necessity by way, that is, of a concession, which is aimed, in the final analysis, at ensuring the well-being of the family and defending it against intolerable conflict.

A maslahah of the second class is elevated to the rank of the essential maslahah when it concerns the public at large. To illustrate this, the validity of ijarah may be of secondary importance to an individual but it is an essential interest for the society at large. Similarly, certain concessions that are granted in the sphere of ‘ibadat may be secondary to the survival of an individual but become a matter of primary interest for the community as a whole. In the event of a conflict arising between the various classes of interest, the lesser of these may be sacrificed in order to protect a higher interest. When there is a plurality of conflicting interests and none appears to be clearly preferable, then prevention of evil takes priority over the realisation of benefit. This is because the Shari’ah is more emphatic on the prevention of evil, as can be seen in the hadith where the Prophet (peace be on him) has reportedly said: “When I order you to do something, do it to the extent of your ability, but when I forbid you from something, then avoid it (altogether)”

The third class of masalih, known as tahsiniyyat, are in the nature of desirables as they seek to attain refinement and perfection in the customs and conduct of people at all levels of achievement. The Shari’ah thus encourages cleanliness of body and attire for purposes of prayer and recommends, for instance, the wearing of perfume when attending the congregational Friday prayer; contrariwise, it discourages the consumption of raw garlic on that occasion. The Shari’ah also encourages charity to those in need beyond the level of obligatory taxes, and in ‘ibadat, it recommends supererogatory prayers, and so forth. In customary matters and relations among people, the Shari’ah encourages gentleness (rifq), pleasant speech and manner (husn al-khulq) and fair dealing (ihsan). The judge and the head of state are similarly counselled not to be too eager in the enforcement of penalties, such a course being considered a desirable one to take. The purpose of all this is the attainment of beauty and perfection in all areas of human conduct.

This last category of interests is perhaps of special importance as it is pervasive and relates to all other masalih. One can perform the obligatory salah, for example, in different ways, with or without proper concentration and giving each of its parts their due attention, or perform it in a hasty and thoughtless manner, and the difference between them is that the first is espoused with the attainment of both the essential and the desirable, and the second can at best be discharged as a duty. One can extend this analysis to almost every area of human conduct and the implementation of almost all of the ahkam of the Shari’ah. It should be obvious, then, that the classification of masalih need not be confined to the ahkam of the Shari’ah or to
religious matters alone, as it is basically a rational construct that applies to customary, social, political, economic and cultural affairs and so forth. From this analysis, it also appears that classifying a certain interest and maslahah under one or the other of these categories is likely to be relative and involve value judgments that contemplate the attendant circumstances of each case.

Maqasid have been further classified into the general purposes (al-maqasid alammah) and particular goals (al-maqasid al-khassah). The general goals are those that characterise Islam and its Shari’ah and they are on the whole broad and comprehensive. Prevention of harm (darar) is a general goal of Shari’ah and applies to all areas and subjects. Particular goals are theme-specific and relate to specific 3 Cf. Yusuf al-Qaradawi, al-Madkhal li Dirasat al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Cairo: Maktabah Wahbah, 1411/1990), 70-71. 4 Al-Nasa’i, Sunan, Manasik, Wujub al-Hajj subjects. Examples of the particular goals are those that pertain to say family matters, financial transactions, labour relations, witnessing and adjudication and the like.

Another binary classification of the maqasid is their division into definitive goals (al-maqasid al-qat’iyah) and speculative purposes (al-maqasid al-zanniyah). The former goals are ones that are supported by clear evidence in the Qur’an and Sunnah, such as protection of property and honour of individuals, administration of justice, right to financial support among close relatives and the like. The speculative goals fall below that rank and may be the subject of disagreement. To say, for example, that even the smallest amount of wine drinking is just as forbidden and so intended by the Lawgiver as a larger amount is a doubtful position simply because it may not intoxicate, which is the effective cause of the prohibition at issue.

Al-Shatibi has also classified the maqasid into the aims and purposes of the Lawgiver (maqasid al-shar’i) and the human goals and purposes (maqasid almukallaf). To say that securing human welfare and benefit is God’s illustrious purpose behind the laws of Shari’ah illustrates the former, whereas seeking employment, for example, in order to earn a living illustrates the latter class of maqasid.

Maqasid have also been classified into the primary objectives (maqasid alasliyyah) and subsidiary goals (al-maqasid al-tab’iyyah). The former refers to the primary and normative goals that the Lawgiver, or a human agent, has originally intended and they constitute the basic purposes of the laws of Shari’ah in the evaluation of human acts and conduct. For example, the primary purpose of knowledge (‘ilm) and education is to know God and the proper manner of worshipping Him and also to explore and understand His creation. Similarly the primary goal of marriage is procreation, and the primary purpose of attending lectures is to increase one’s knowledge.

The secondary goals are those which complement and support the primary ones. The secondary purpose of marriage, for example, is friendship and sexual satisfaction. The secondary purposes of seeking knowledge can be obtaining academic qualification, personal accomplishment and refinement of one’s speech and conduct.

Maqasid that relate evidently to daruriyyat may be regarded as definitive (qat’i). Those which are identified by induction (istiqra’) from the clear injunctions (nusus) may also be added to this category. As for the maqasid that cannot be included in either of these two categories, they may still be seen as definitive if there be general consensus or clear legislation in their support. Additional maqasid that are identified outside this range may be classified as speculative (zanni) which may remain in that
category unless they are elevated to the rank of definitive through consensus or legislation. In the event of a clash between these, the definitive maqasid will take 5 Al-Shatibi, (Muwafaqat, IV,179.) priority over the speculative. An order of priority is also suggested among the definitive maqasid in favour of those which preserve faith and life over the other three, and protection of the family comes next followed by intellect and property. A similar order of priority also applies between the essential maqasid which take priority over those which are deemed complementary and then those which fall under desirables.

Having said this, there still remains the residual question of how can arbitrariness be actually avoided in the identification of maqasid. For the maqasid, like the benefits (masalih) are open-ended and still in need of a more accurate methodology to ensure unwarranted indulgence through personal or partisan bias in their identification. This is a matter to a large extent of correct understanding and it would seem that collective ijtihad and consultation would be the best recourse to ensure accuracy in the identification of maqasid. It would certainly be reassuring to secure the advice and approval of a learned council as to the veracity of a maqasid that is identified for the purpose of policy making and legislation. This could be a standing parliamentary committee comprising expertise in Shari’ah and other disciplines and its task would be to verify, suggest and identify the more specific range of goals and purposes of Shari’ah and law in conjunction with legislation and government policy.

HISTORY OF MAQASID
As a theme of the Shari’ah in its own right, the maqasid did not receive much attention in the early stages of the development of Islamic legal thought and, as such, they represent rather a later addition to the juristic legacy of the madhahib. Even to this day many a reputable textbook on Usul al-Fiqh does not mention maqasid al-Shari’ah in their usual coverage of familiar topics. This is partly due perhaps to the nature of the subject, which is largely concerned with the philosophy of the law, its outlook and objective, rather than the specific formulations of its text. Although the maqasid as a distinctive theme of the Shari’ah are obviously relevant to ijtihad, they have not been treated as such in the conventional expositions of the theory of ijtihad.

Islamic legal thought is, broadly speaking, preoccupied with concerns over conformity to the letter of the divine text, and the legal theory of Usul al-Fiqh has advanced that purpose to a large extent. This literalist orientation of the juristic thought was generally more pronounced in the approach of the tendency of the traditionist —the Ahl al-Hadith — than that of the Rationalists — the Ahl al-Ra’y. The literalists thus tended to view the Shari’ah as a set of rules, commands and prohibitions that were addressed to the competent individual mukallaf and all that the latter was expected to do was to conform to its directives. The precedent of the leading Companions indicated, on the other hand, that they saw the Shari’ah both as a set of rules and a value system in which the specific rules were seen as tangible manifestations of the overriding values. The textualist tradition of the first three centuries did not take much interest in maqasid al-Shari’ah and it was not until the time of al-Ghazali (d. 505/1111) and then al-Shatibi (d. 790/1388) that significant developments were made in the formulation of the theory of maqasid.

The basic outlook that was advocated by the theory of the maqasid was not denied by the leading schools, yet the maqasid remained on the fringes of the mainstream juristic thought that was manifested in the various themes and doctrines of Usul al-Fiqh. Except for the Zahiris who maintained that the maqasid are only known when they are identified and declared by the clear text, the majority of ‘ulama’ did not confine the maqasid to the clear text alone. For they perceived and understood the Shari’ah to be rational, goal-oriented and its rules generally founded on identifiable causes. A mere conformity to rules that went against the purpose and outlook of the Shari’ah was, therefore, generally considered unacceptable. A totally different approach to the maqasid was taken by the Batiniyyah who held, contrary to the Zahiris, that the essence and objective of the nusus were always to be found, not in the explicit words of the text, but in its hidden meaning (i.e. batin), hence their name, the Batiniyyah. There were also differences of orientation among the leading madhahib toward the maqasid: some were more open to it than others, but elaboration into the goals and objectives of the Shari’ah was generally not encouraged. This rather unspoken attitude contrasted with the fact that the Qur’an itself exhibits considerable awareness of the underlying purposes and objectives of its laws and often expounds the causes and rationale on which they are founded. The general reticence of the ‘ulama’ in respect of the identification of the maqasid might have partly been due to the elements of projection and prognostication that such an exercise was likely to involve. Who can tell, for sure, for example, that this or that is the purpose and overriding objective of the Lawgiver, without engaging in a degree of speculation, unless of course, the text itself declared it so. But then to confine the scope of the maqasid only to the clear declaration of the texts was also not enough, as I shall presently elaborate.

It was not until the early fourth century that the term ‘maqasid’ was used in the juristic writings of Abu ‘Abd Allah al-Tirmidhi al-Hakim (d. 320/932) and recurrent references to it appeared in the works of Imam al-Haramayn al-Juwayni (d. 478/1085) who was probably the first to classify the maqasid al-Shari’ah into the three categories of essential, complementary and desirable (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) which has gained general acceptance ever since. Juwayni’s ideas were then developed further by his pupil, Abu Hamid al-Ghazali who wrote at length on public interest (maslahah) and ratiocination (ta’lil) in his works, Shifa’ al-Ghalil and al-Mustasfa. Ghazali was generally critical of maslahah as a proof but validated it if it promoted the maqasid of the Shari’ah. As for the maqasid themselves, Ghazali wrote categorically that the Shari’ah pursued five objectives, namely those of faith, life, intellect, lineage and property which were to be protected as a matter of absolute priority.

A number of prominent writers continued to contribute to the maqasid, not all of them consistently perhaps, yet important to the development of ideas. Sayf al-Din al-Amidi (d. 631/1233) identified the maqasid as criteria of preference al-tarjih among conflicting analogies and elaborated on an internal order of priorities among the various classes of maqasid. Amidi also confined the essential maqasid to only five. The Maliki jurist, Shihab al-Din al-Qarafi (d. 684/1285) added a sixth to the existing list, namely the protection of honour (al-’ird) and this was endorsed by Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn al-Subki (d. 771/1370) and later by Muhammad ibn ‘Ali al-Shawkani (d. 1250/1834). The list of five essential values was evidently based on a reading of the relevant parts of the Qur’an and the Sunnah on the prescribed penalties (hudud).  The value that each of these penalties sought to vindicate and defend was consequently identified as an essential value. The latest addition (i.e. al-’ird) was initially thought to have been covered under lineage (al-nasl, also al-nasab), but the proponents of this addition relied on the fact that the Shari’ah had enacted a separate hadd punishment for slanderous accusation (al-qadhf), which justified the addition. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam al-Sulami’s (d. 660/1262) renowned work, Qawa’id al-Ahkam, was in his own characterisation a work on ‘maqasid al-ahkam’ and addressed the various aspects of the maqasid especially in relationship to ‘illah (effective cause)
and maslahah (public interest) in greater detail. Thus he wrote at the outset of his work that “the greatest of all the objectives of the Qur’an is to facilitate benefits (masalih) and the means that secure them and that the realisation of benefit also included the prevention of evil”.9 Sulami added that all the obligations of the Shari’ah (al-takalif) were predicated on securing benefits for the people in this world and the next. For God Most High is Himself in no need of benefit nor is He in need of the obedience of His servants. He is above all this and cannot be harmed by the disobedience of transgressors, nor benefit from the obedience of the righteous. The Shari’ah is, in other words, concerned, from the beginning to the end, with the benefits of God’s creatures.

Taqi al-Din ibn Taymiyyah (d. 728/1328) was probably the first scholar to depart from the notion of confining the maqasid to a specific number and added, to the existing list of the maqasid, such things as fulfilment of contracts, preservation of the ties of kinship, honouring the rights of one’s neighbour, in so far as the affairs of this world are concerned, and the love of God, sincerity, trustworthiness, and moral purity, in relationship to the hereafter.10 Ibn Taymiyyah thus revised the scope of the maqasid from a designated and specified list into an open-ended list of values, and his approach is now generally accepted by contemporary commentators, including Ahmad al-Raysuni, Yusuf al-Qaradawi and others. Qaradawi has further extended the list of the maqasid to include social welfare and support (al-takaful), freedom, human dignity and human fraternity, among the higher objectives and maqasid of the Shari’ah. These are undoubtedly upheld by both the detailed and the general weight of evidence in the Qur’an and the Sunnah.

I propose to add economic development and strengthening of R & D in technology and science to the structure of maqasid as they are crucially important in determining the standing of the ummah in the world community. It would appear from this analysis that the maqasid al-Shari’ah remain open to further enhancement which will depend, to some extent, on the priorities of every age.

IDENTIFICATION OF MAQASID

As already indicated the ‘ulama’ have differed in their approach to the identification of the maqasid. The first approach to be noted is the textualist approach, which confines the identification of the maqasid to the clear text, commands and prohibitions, which are the carriers of the maqasid. The maqasid, according to this view, have no separate existence outside this framework. Provided that a command is explicit and normative it conveys the objective maqasid of the Lawgiver in the affirmative sense. Prohibitions are indicative of the maqasid in the negative sense in that the purpose of a prohibitive injunction is to suppress and avert the evil that the text in question has contemplated. This is generally accepted, but there are certain tendencies within this general framework. While the Zahiris tend to confine the maqasid to the obvious text, the majority of jurists takes into consideration both the text and the underlying ‘illah and rationale of the text.13 The chief exponent of the maqasid, Shatibi, has spoken affirmatively of the need to observe and respect the explicit injunctions, but then he added that adherence to the obvious text should not be so rigid as to alienate the rationale and purpose of the text from its words and sentences. Rigidity of this kind, Shatibi added, was itself contrary to the objective (maqsud) of the Lawgiver, just as would be the case with regard to neglecting the clear text itself. When the text, whether a command or a prohibition, is read in conjunction with its objective and rationale, this is a firm approach, one which bears greater harmony with the intention of the Lawgiver. Shatibi elaborated that the maqasid that are known from a comprehensive reading of the text are of two types, primary (asliyyah) and secondary (tab’iyyah). The former are the essential maqasid or daruriyyat which the mukallaf must observe and protect regardless of personal predilections, whereas the supplementary maqasid — hajiyyat —are those which leave the mukallaf with some flexibility and choice.

A comprehensive reading of the textual injunctions of the Shari’ah has given rise to such questions as to whether the means to a wajib or haram should also be seen as a part of the objective that is pursued by that injunction; whether the means to a command, in other words, is also an integral part of that command. Another question raised is whether avoiding the opposite of a command is integral to the goal and objective that is sought by that command. The general response given to these questions is that the supplementary aspects of commands and prohibitions are an integral part of their objectives, although disagreements have emerged over details. There is a general agreement that the opposite of a command amounts to a prohibition in the event where that opposite can be clearly identified. Most of the injunctions of the Shari’ah are easily understood, and their objectives as well as their opposites can be known and ascertained from the reading of the clear text. It is thus noted that whatever might be necessary for the carrying out of a command or a wajib
is also a part of that wajib. Shatibi has similarly concluded that whatever is complementary to the maqasid and in the service thereof is also a part of the maqasid. The question then arises regarding the silence of the Lawgiver in respect of a certain conduct in situations especially where a general reading of the relevant evidence sheds light on the value of that conduct. The question may be put as follows: We know that the maqasid are known from clear injunctions, but can they also be known from a general reading of the nusus by way of induction? This is where Shatibi has given an original response, and this is what we take up next.

Induction (istiqra’) to Shatibi is one of the most important methods of identifying the maqasid of the Shari’ah. There may be various textual references to a subject, none of which may be in the nature of a decisive injunction. Yet their collective weight is such that it leaves little doubt as to the meaning that is obtained from them. A decisive conclusion may, in other words, be arrived at from a plurality of speculative expressions. Shatibi illustrates this by saying that nowhere in the Qur’an is there a specific declaration to the effect that the Shari’ah has been enacted for the benefit of the people. Yet this is a definitive conclusion, which is drawn from the collective reading of a variety of textual proclamations.15 Shatibi then adds that the benefits (masalih) are to be understood in their broadest sense, which is inclusive of all benefits pertaining to this world and the hereafter, those of the individual and the community, material, moral and spiritual, and those which pertain to the present as well as the interests of the future generations. This broad meaning of benefits also includes prevention and elimination of harm. These benefits cannot always be verified and ascertained by human reason alone without the aid and guidance of divine revelation.

The typical classification of the maqasid into the three categories of essential, complementary and desirable, and the conclusion that the Lawgiver has intended to protect these are based, once again, on induction as there is no specific declaration on them in the textual sources. On a similar note, the ruling of the Shari’ah that the validity of an act of devotion (‘ibadah) cannot be established by means of ijtihad is an inductive conclusion, which is drawn from the detailed evidence on the subject, as there is no specific injunction in the sources to that effect. These conclusions are, in the meantime, of great overall importance; they are not open to doubt, nor is their credibility a matter of speculative reasoning.17 It is also the same inductive method which has led the ‘ulama’ to the conclusion that the protection of the five values of faith, life, intellect, property and lineage is of primary importance to the Shari’ah  there being no textual ruling to specify any category or number of values in that order.

Shatibi’s inductive method is not confined to the identification of objectives and values but also extends to commands and prohibitions, which may either be obtained from the clear text, or from a collective reading of a number of textual proclamations that may occur in a variety of contexts.18 Shatibi then goes a step further to say that the inductive conclusions and positions that are so established are the general premises and overriding objectives of the Shari’ah and thus have a higher order of importance than specific rules. It thus becomes evident that induction is the principal method of reasoning and proof to which Shatibi resorted in his theory of the maqasid and it is also in this regard that he has made an original contribution to this theme.

Shatibi’s approach to induction is reminiscent of the knowledge that is acquired of the personality and character of an individual that is based on sustained association with that individual and observation of his conduct over a period of time. This kind of knowledge is broad and holistic, as it is enriched with insight, and likely to be more reliable when compared to the knowledge that might be based only on the observation of specific, isolated incidents in the daily activities of the individual concerned.

Methodological Issues
The relative strength or weakness of the various maqasid in relationship to one another is a subject on which the maqasid literature is still at its early stages of development. For the rulings of Shariah found in the Qur’an, Sunnah and juristic ijtihad are not always evaluated on the scale and order of the maqasid. The question,
for instance, as to which are the original and normative purposes (maqasid asliyyah) as opposed to those that may be classified as subsidiary goals (maqasid far’iyyah) and even the distinction between the means and the ends as a maqsad can sometimes become a means (dhari’ah) to another maqsad, prompted Ibn ‘Ashur to saying that except for some occasional references made to them by ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam al-Sulami in his Qawa’id al-Ahkam and Shihab al-Din al-Qarafi in his Kitab al-Furuq, the subject has largely remained wanting of development. Early contributions to this subject are basically confined to one classification of themes into the renowned five or six headings of the essential goals (daruriyyat) whereas the other two categories of complementary (hajiyyat) and embellishments (tahsiniyat) are not thematically identified. This triple classification refers to the intrinsic merit and relative value of the maqasid involved. Questions may also arise as to where, for example, can personal freedom or equality be placed in this classification, or may be
one could say that this triple classification is not a fitting placement for these subjects altogether, and that one may consider the binary classification of normative and subsidiary (asliyya and far’iyyah) to be a more suitable place for them. It is also possible, indeed likely, that equality and freedom could be placed under both necessary and normative maqasid (daruri, asli) and would as such stretch across categories. Supposing we have found suitable answers to these questions, then a range of other questions may arise as to the placement under one class or other of the sub-varieties of freedom such as freedom of religion, freedom of movement and freedom of expression. Protection of lineage and its purity is an essential goal (daruri) which would possibly suggest that permissibility of marriage, which is a means toward that goal, also partakes in the same, but could this evaluation be also extended to the rule that requires the presence of witnesses in a marriage contract, or indeed to the permissibility of divorce. Could we consider all of these under the complementary maqasid (hajiyyat) in the face, for example, of the renowned legal maxim that “a means to a wajib also partakes in that wajib!” or should one think of these under the class of subsidiary (far’i) purposes and place them in the asliyya-far’iyyah (originalsubsidiary) category of maqasid. Are there any guidelines?

The intrinsic merit indicator has obviously been used in the renowned classification of daruri-hajji-tahsini, but there are other indicators that can also be used to help with identifying the correct order and placement of the various rules and goals of Shari’ah in the areas of commands and prohibitions, rights and duties and even some of the unregulated aspects of conduct under one or the other of the maqasid categories. These indicators may be summarised as follows:
1) The presence or absence of a text in the Qur’an and Hadith, the precedent of Companions and their general consensus (ijma’) provide important indicators on both the identification and relative appraisal of the maqasid. In the presence of a text, the clarity or otherwise of that text, whether definitive or speculative (qat’i, zanni), whether clear and self-explained (muhkm, mufassar) or ambiguous and obscure (mujmal, mutashabih) and so forth would help determining the grade and class of the ruling in question and its possible placement under a relevant class of maqasid.
2) Another indicator to help with the appraisal of maqasid is by reference to the benefit (maslahah) they realise or the mischief (mafsida) they are likely to prevent. They would involve a rational evaluation of the possible benefits and harms in the light of prevailing social conditions. One may need to ascertain whether the benefit is question is comprehensive and general (kulli) that concerns the largest number of people and relates to a vital aspect of life or whether it is a partial benefit (juz’i) that lacks those attributes. To promote justice is a general and a vital benefit, and so is consultation (shura) in governance, but certain varieties of transactions such as lump sum sale (bay’ al-juzat) or even interest free loan (qard hasan) may not include the largest
number nor the most vital interests of the people. Yet to ascertain the goal and purpose of Shari’ah in the validation of a hukm, the benefit it serves, or the mischief it prevents is not always known from the knowledge of the hukm itself but need to be verified through reflection, inquiry and ijtihad.
3) In a similar vein, the existing fiqh literature and fatwa collections on the renowned scale of five values (al-ahkam al-khamsa – seven according to the Hanafi school) namely the obligatory, recommended, reprehensible, permissible and forbidden (the Hanafis add Makruh Tahrimi and fard) could help in the identification and relative appraisal of the maqasid. Additional information of interest can be found under the binary fiqh classification of transgressions into the major and minor sins (al-kaba’ir wa’l-sagha’ir) and indeed in the literature relating to the pillars and essentials of Islam, the arkan al-khamsa, that are grounded in the clear text. It will be noted that many of the foregoing categories consist essentially of ethical categories such as the recommended, the reprehensible, the minor sins and the like.
4) Another way of evaluating the maqasid, as already noted, is by reference to punishments the Shari’ah may have provided for a certain conduct that may vindicate a certain value and purpose. The prescribed penalties of hudud have naturally been used by the early writers on maqasid and what is just said is in line with that approach. But even among the hudud offences, there are some, such as slanderous accusation (qadhf) and wine drinking (shurb) that carry lesser punishments. This would suggest that the values protected by them
belong to the second order of maqasid (i.e. hajiyyat). With regard to shurb, one may add further that it is actually a ta’zir offence that calls for a discretionary punishment but has somehow been included in the hudud even though the Qur’an does not specify a punishment for it.
5) The Shari’ah rulings (ahkam) can also be evaluated and the maqasid they pursue verified by reference to the strength or weakness of a promise of reward or a warning (al-wa’d wa’l-wa’id) that the text may contain. For a promise of reward may have an educational value, or if made in an emphatic language may well be suggestive of an essential maqasid, or one that may command a lower order of priority depending on the text which carries it and one’s overall reading of the Qur’an and Hadith. For example, the Qur’an promises a great reward for being good to one’s parents and there is an equally emphatic warning for those who annoy them. The Prophet has also severely warned against those who attribute deliberate lies to him. The immediate purpose in both of these is self evident and may accordingly be evaluated as essential goals under family and religion respectively. Compare these with the promise of reward for one who supports his wife and family above the basic essentials of life or one who provide food for animals and birds. The maqsad in the former is to promote family affection and loyalty, a complementary maqasid perhaps, and compassion to animals in the latter, which may fall under the category of tahsiniyyat.

The last objective, namely compassion to animals, tends to acquire a higher profile in some Hadith texts, one of which warns of a severe punishment for a woman who had reportedly starved her cat by tying her to a pole until she died, or a promise of great reward (of entry to paradise) for a man who had saved the life of a dog that was dying from thirst in the desert. There are numerous Hadith texts which promise a great reward for apparently small acts of merit pertaining to ibadat, such as recital of a certain verse at a certain time, or for so many times. The goal and purpose that such promises pursue are often detectable in the context. The weight attached to such acts is often symbolic; it is not the acts in question that should be focused on necessarily. Rather, it should be the principles they visualise, which may be mercy or compassion, or the merit attached to the remembrance of God. The expressions, which are in some cases figurative, are intended to make an impact or provide education and guidance. It has even been said that they may not necessarily invoke the reward and punishment in question. 

It is understood from the foregoing examples that a goal and purpose of a lower order can take an unusually higher profile in stressful and life threatening situations, in which case, one would need to ascertain the immediacy of the maqsad in question within its surrounding circumstances, and say, for instance, in the matter of saving the life of a dying animal that the tahsini is elevated to the rank of daruri. This does not change our basic position, however, that clemency to animals generally fall under the category of tahsiniyyat.

6) The value of a hukm and the goal pursued by it can also be ascertained by reference to repetition in the Qur’an and Hadith. References to justice, for example, compassion (rahma) and patience (sabr) are abundant in the text. The same can be said perhaps of charity beyond the obligatory zakat, which occurs frequently in the Qur’an and Hadith. One may add here the proviso, however, that repetition in the sphere of obligatory duties (wajib and haram) is relatively less important but it tends to play a greater role with regard to ethical values in reference to mandub and makruh (recommended and reprehensible). For when a wajib or a haram is conveyed in a clear and categorical text, further repetition may not necessarily add anything to it, although the Hanafis do take notice of this factor, namely of repletion, side by side with textual clarity, even
with reference to wajib and haram. Thus they raise the wajib into an emphatic duty (fard) and makruh (reprehensible) to the level of makruh hahrimi (reprehensible closer to haram) as opposed to makruh tanzihi (makruh for purity) which is closer to permissible or mubah.24 Repetition then tends to play a relatively more important role in the context of ethics than it does with regard to clear legal injunctions.

MAQASID AND IJTIHAD
Having expounded his theory of the maqasid, Shatibi accentuated the knowledge of the maqasid as a prerequisite of attainment to the rank of a mujtahid. Those who neglect acquiring mastery of the maqasid do so to their own peril as it would make them liable to error in ijtihad. Included among these were the proponents of pernicious innovation (ahl al-bid’ah) who only looked at the apparent text of the Qur’an without pondering over its objective and meaning. These innovators (an allusion to the Kharijites) held on to the intricate segments of the Qur’an (almutashabihat) and premised their conclusions on them. They took a fragmented and atomistic approach to the reading of the Qur’an, which failed to tie up the relevant parts of the texts together. The leading ‘ulama’ have, on the other hand, viewed the Shari’ah as a unity in which the detailed rules should be read in the light of their broader premises and objectives.25 Tahir ibn ‘Ashur, the author of another landmark work on the maqasid, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah, has also confirmed that knowledge of the maqasid is indispensible to ijtihad in all of its manifestations. Some ‘ulama’ who confined the scope of their ijtihad only to literal interpretations have found it possible, Ibn ‘Ashur added, to project a personal opinion into the words of the text and fell into error as they were out of line with the general spirit and purpose of the surrounding evidence. This may be illustrated by reference to the different views of the ‘ulama’ on whether the zakah on commodities such as wheat and dates must be given in kind or whether it could also be given in their monetary equivalent. The Hanafis have validated giving of zakah in monetary equivalent but al-Shafi’i (d. 204/820) has held otherwise. The Hanafi view is founded on the analysis that the purpose of zakah is to satisfy the need of the poor and this can also be achieved by paying the monetary equivalent of a commodity. Ibn Qayyim al-Jawziyyah has likewise observed regarding (sadaqat al-fitr) that there are ahadith on the subject which refer sometimes to dates and at other times to raisins or food grains as these were the staple food of Madinah and its environs at the time. The common purpose in all of these was to satisfy the need of the poor rather than to confine its payment in a particular commodity.28 To give another example, Malik (d. 179/795) was asked about a person who paid his zakah ahead of time, that is, prior to the expiry of one year, whether he was liable to pay it again at the end of the year. Malik replied that he was and drew an analogy with the ritual prayer (salah). If someone performs his prayer before its due time, he must perform it again in its proper time. Subsequent Maliki jurists, including Ibn al-’Arabi (d. 543/1148) and Ibn Rushd (d. 520/1126), have reversed this position and stated that early payment of zakah was permissible. There was, they added, a difference between salah and zakah in that the former was time-bound to specific times, but no such time had been stipulated for the payment of zakah. Hence zakah may be paid earlier especially if it is prepaid by only a few weeks or even longer.

Abu Hanifah (d. 150/767) has often been criticised by the Ahl al-Hadith for having departed on occasions from the wording of ahadith to an alternative ruling. But on closer examination it becomes clear that Abu Hanifah has done so only when he reached a different conclusion by reading a particular hadith in conjunction with other relevant evidence in the Qur’an and the Sunnah.

It will also be noted that on occasions mujtahids and judges have issued decisions in disputed matters, which were found upon further scrutiny to be in disharmony with the goals and objectives of the Shari’ah. Instances of this nature are also encountered with reference to contracts since a contract may duly have been signed and made binding on the parties and only then it was found to be unfair to one of the parties due to some unexpected change of circumstance. In that eventuality the judge and mujtahid can hardly ignore the subsequent changes and insist on the obligatoriness of the said contract on purely formal grounds. For a contract is no longer the governing law of contracting parties (shari’at al-’aqidayn) if it proves to be an instrument of injustice. Such a contract must be set aside and justice, which is the goal and maqsud of the Lawgiver, must be given priority over considerations of conformity to an untenable contract. Without going into details, instances of conflict between the overriding objectives of the Shari’ah and a particular ruling thereof can also arise with reference to the rulings of analogy (qiyas). A rigid adherence to qiyas in certain cases may lead to unsatisfactory results, hence a recourse may be had to istihsan in order to obtain an alternative ruling that is in harmony with the objectives of the Shari’ah.

Another feature of the maqasid which is important to ijtihad is the attention a mujtahid must pay to the end result and consequence of his ruling. For a fatwa or ijtihad would be deficient if it fails to contemplate its own consequences (ma’alat). We note in the Sunnah of the Prophet (peace be on him) instances where the Prophet paid attention to the consequence of his ruling often in preference to other considerations. There were cases, for instance, where the Prophet (peace be on him) knew about the subversive activities of the hypocrites but he did not pursue them for reasons, as he stated himself, that “I fear people might say that Muhammad kills his own Companions”. The Prophet (peace be on him) also avoided changing the location of the Ka’bah to its original foundations where the patriarch Prophet, Ibrahim, had laid them. The pre-Islamic Arabs of Makkah had evidently changed that location, and when ‘A’ishah suggested to the Prophet (peace be on him) that he could perhaps restore the Ka’bah to its original position, he responded: “I would have done so if I didn’t fear that this may induce our people into disbelief”. In both of these cases, the Prophet (peace be on him) did not take what would be thought to be the normal course, that is, to kill the hypocrites, and to restore the Ka’bah to its original foundations because of the adverse consequences that were feared as a result of so doing.

The normal course in the context of crimes and penalties is, of course, to apply the punishment whenever the cause and occasion for it are present. There may be cases, however, where pardoning the offender appears a preferable course to take, and it is for the judge and mujtahid to pay attention to them, and then reflect them in his judgment. Shatibi has in this connection drawn a subtle distinction between the normal ‘illah that invokes a particular ruling in a given case and what he terms as verification of the particular ‘illah (tahqiq al-manat al-khass) in the issuance of judgment and ijtihad. The scholar (mujtahid) may be investigating the normal ‘illah and identify it in the case, for example, of a poor person who qualifies to be a recipient of zakah, and also with references to the uprightness of a witness, but such an enquiry may take a different course when it is related to a particular individual as to what might seem appropriate or inappropriate to be applied in that particular case. The mujtahid needs, therefore, to be learned not only of the law and specific evidence but must also have acumen and insight to render judgment that is enlightened by both the overall consequences and special circumstances of each case.

CONCLUSION
The Maqasid are undoubtedly rooted in the textual injunctions of the Qur’an and the Sunnah, but they look mainly at the general philosophy and objectives of these injunctions often beyond the specialities of the text. The focus is not so much on the words and sentences of the text as on the goal and purpose that is advocated and upheld. By comparison to the legal theory of the sources, the Usul al-Fiqh, the maqasid al-Shari’ah are not burdened with methodological technicality and literalist reading of the text. As such the maqasid integrates a degree of versatility and comprehension into the reading of the Shari’ah that is, in many ways, unique and rises above the vicissitudes of time and circumstance. At a time when some of the important doctrines of Usul al-Fiqh such as general consensus (ijma’), analogical reasoning (qiyas) and even ijtihad seem to be burdened with difficult conditions, conditions that might stand in a measure of disharmony with the prevailing sociopolitical climate of the present-day Muslim countries, the maqasid have become the
focus of attention as it tends to provide a ready and convenient access to the Shari’ah. It is naturally meaningful to understand the broad outlines of the objectives of the Shari’ah in the first place before one tries to move on to the specifics. An adequate knowledge of the maqasid thus equips the student of the Shari’ah with insight and provides him with a theoretical framework in which the attempt to acquire detailed knowledge of its various doctrines can become more interesting and meaningful.